Permasalahan permukiman informal di DKI Jakarta kebanyakan berujung kepada penggusuran paksa yang merugikan warga yang terpinggirkan. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun kembali Kampung Akuarium dianggap sebagai inovasi kebijakan penataan permukiman informal. Keberhasilan implementasi pembangunan tahap I kampung Akuarium pada tahun 2021 mengundang pertanyaan terkait peran policy entrepreneurs dalam mendorong ide kebijakan inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk melacak peran policy entrepreneurs dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik yang inovatif di tingkat daerah dan mekanisme interaksi yang terjadi antar aktor dalam proses kebijakan. Menggunakan kerangka Multiple Streams dari Kingdon (1984) dan metode wawancara, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penataan Kampung Akuarium adalah hasil dari peran dan strategi policy entrepreneurs yang melakukan coupling atas tiga faktor struktural dalam proses kebijakan, yakni problem stream, policy stream, dan political stream.