Penelitian ini menganalisis dampak pelanggaran netralitas penyelenggara pilkada terhadap Konflik Politik dengan studi kasus pilkada Kota Palopo Tahun 2013, Konsep Integritas Pemilu dan Pelanggaran Integritas dalam bentuk malpraktik pemilu dan penyimpangan pemilu digunakan penulis untuk merumuskan masalah pada penelitian ini, Pelanggaran integritas ditenggarai sebagai salah satu faktor penyebab sebuah Pemilu dianggap gagal. Pelanggaran integritas terjadi karena antara lain integritas Penyelenggara Pemilu yang buruk (Norris, 2014). Kegagalan Pemilu (elections fail) tidak hanya sekedar disebabkan oleh faktor struktural semata, tetapi juga integritas penyelenggara. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara tatap muka atau via telfon dengan informan yang terkait. Data sekunder melalui dokumen ? dokumen yang resmi dan valid terkait dengan penelitian. Penelitian ini menunjukkan pada penyelenggaraan pilkada putaran kedua dengan berdasarkan observasi dan fakta-fakta persidangan, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga absennya netralitas pada penyelenggaraan Pilkada di Kota Palopo sebagai penyebab utama konflik, dikarenakan malpraktik pemilu di Kota Palopo cukup tinggi dan hal ini menurut Norris sangat fundamental menjadi lahirnya sebuah konflik dalam bentuk kekerasan dan protes politik. Didukung dengan adanya faktor sosiologis pendukung dari tim HATI yang memiliki militansi yang kuat. Selain faktor institusional terdapat faktor sosiologis, namun yang paling mendominasi adalah faktor institusional yaitu ketidaknetralan atau keberpihakan penyelenggara dalam penyelenggaraan Pilkada Palopo Tahun 2013. Dalam konseptual Integritas Pemilu, dengan pendekatan Concept Based Approach Proses pilkada palopo sangat jauh dari kata ideal untuk pemilu yang demokrasi karena banyaknya konflik yang terjadi dan banyaknya pelanggaran integritas yang dilakukan oleh penyelenggara.