Penelitian ini berangkat dari kurangnya penjelasan mengenai voters abstention di Kota Medan yang disebabkan oleh tingginya ketidakpuasan pemilih abstain terhadap kinerja pemerintahannya. Studi yang dilakukan oleh Polgov (2018) dan Sirait (2015) menyatakan bahwa tingginya voters abstention disebabkan oleh ketidakpuasan pemilih abstain terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018. Penelitian ini menggunakan kasus kota Medan yang partisipasi memilih pada Pilkada Serentak Gubernur 2018 rendah. Permasalahan yang terjadi di Kota Medan adalah kondisi ekonomi yang cenderung negatif dibanding kota/kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara. Kasus korupsi pejabat di kota Medan memberikan kesempatan bagi penelitian ini untuk menguji efikasi politik pemilih. Terdapat biaya yang dikalkulasi oleh pemilih seperti keterjangkauan dan pengetahuan pemilih soal TPS yang sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang diambil merupakan pemilih yang tidak hadir ke TPS, sejumlah 204 dengan Margin of Error sebesar 7 persen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor evaluasi ekonomi politik berpengaruh signifikan terhadap ketidakpuasan pemilih abstain di Kota Medan terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018. Peniliaian signifikan pemilih mengacu pada ?kesenjangan yang masih terjadi di antara yang kaya dan miskin? dan ?kondisi perekonomian Sumatera Utara 2013-2018?. Faktor efikasi politik dan biaya memilih tidak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketidakpuasan pemilih abstain di kota Medan. Implikasi teoritis pada penelitian ini adalah menjelaskan rendahnya partisipasi memilih berdasarkan pendekatan pilihan rasional. Teori retrospective voting Fiorina (1978) mengarahkan pemilih pada penilaian kinerja petahana sebagai pertimbangan untuk memilih kandidat petahana sebagai hadiah dan memilih lawannya sebagai hukuman. Penelitian ini juga mampu mengarahkan asumsi hukuman tersebut dengan wujud ketidakpuasannya. Petahana yang tidak mencalonkan diri pada Pilgub 2018 membuat pemilih menjadikan kinerja ekonomi pemerintah sebelumnya sebagai pertimbangan untuk menunjukkan ketidakpuasannya.