Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik pertahanan dan keamanan udara Indonesia, terkhusus pada sengketa pengelolaan navigasi penerbangan di wilayah udara Kepulauan Riau yang didelegasikan ke otoritas Singapura atau dikenal dengan Flight Information Region (FIR). Pendelegasian ini awalnya didasari oleh alasan keselamatan dan efisiensi penerbangan mengingat ketidakmampuan Indonesia dalam hal sarana dan SDM di bidang navigasi penerbangan. Namun alasan ini berubah menjadi strategi Singapura untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya dan berdampak bagi kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya pengambilalihan FIR ini sejak tahun 1983. Hingga pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai percepatan pengambilalihan FIR Singapura. Inpres tersebut mengamanatkan agar FIR Kepulauan Riau sudah dilekola secara mandiri paling lambat pada tahun 2019. Presiden juga membentuk Pokja terkait yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum berhasil meskipun Indonesia telah memiliki sarana dan SDM yang mampu mengelola wilayah navigasi penerbangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan untuk penelitian ini ialah Teori Desekuritisasi oleh Ole Waever (1993) dan Teori Pengambilan Keputusan oleh Richard Snyder (1954) dan Graham T. Allison (1971). Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan tinjauan pustaka. Penelitian ini menghasilkan indikasi bahwa pengambilalihan FIR Singapura di Kepulauan Riau terhambat karena faktor perbedaan kepentingan dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang meliputi kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan. Dimana dalam kontestasi kepentingan ini, lembaga legislatif menggunakan pendekatan sekuritisasi dan lembaga eksekutif dengan pendekatan desekuritisasi.