Disertasi ini menjelaskan relasi antara militer dan polisi di Indonesia setelah reformasi dengan menggabungkan perspektif teoritik strategic action field (SAF) dengan social sources of power network. Terdapat tiga kecenderungan utama relasi antara militer dan polisi di Indonesia, yaitu konflik, kompetisi, dan kerjasama. Ketiganya dapat terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, di dalam ruang strategis yang berbeda-beda. Kecenderungan ini membantah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang melihat relasi antara militer dan polisi Indonesia dalam pola relasi yang bersifat tunggal. Perbedaan relasi tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kombinasi antara karakteristik ruang strategis tempat keduanya berinteraksi, dan kapasitas social skills masing-masing aktor yang terlibat dalam relasi tersebut. Melalui pendekatan abduktif dengan strategi grounded theory, didukung oleh data-data primer yang berasal dari wawancara mendalam, pengamatan intensif, dan wawancara berkelompok serta data sekunder dari media dan laporan-laporan resmi, penelitian ini mendapatkan gambaran, bahwa konflik antara TNI dan POLRI dapat terjadi pada level hirarki elit, maupun bawah dengan karakteristik yang berbeda. Relasi yang sifatnya konfliktual terjadi pada SAF, baik yang jaraknya dengan SAF lain dekat maupun jauh, dengan kapasitas aktor yang rendah. Relasi yang sifatnya kompetitif dapat terjadi pada SAF yang jaraknya dengan SAF lain jauh disertai kapasitas aktor yang cukup. Sementara relasi kerjasama dapat terjadi pada SAF yang jaraknya dengan SAF lain cukup dekat, diiringi dengan kapasitas aktor yang cukup. Penelitian ini membuktikan bahwa relasi yang sifatnya kerjasama atau konsensual masih dominan akibat adanya keterlibatan keduanya di situasi-situasi krisis, faktor kesejarahan, hubungan sosial sehari-hari dan ikatan asosiasional antara keduanya. Secara teoritik, penelitian ini mengisi celah kosong studi-studi relasi antara militer dan polisi dengan perspektif struktural melalui sub perspektif field dan power network. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi skenario yang bisa dilakukan oleh kedua institusi, maupun aktor yang berperan sebagai governance unit, untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan konsensus antara keduanya.