Kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat, menjadi strategi krusial dalam menyediakan lingkungan keluarga yang stabil bagi anak-anak yang terlantar. Meskipun terdapat peningkatan jumlah adopsi anak secara resmi dalam beberapa tahun terakhir, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada sejumlah tantangan serius seperti pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan mengikuti prosedur resmi. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Jawa Barat dan implementasi kebijakan yang dilihat berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Wawancara dilakukan terhadap 19 informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sintesa berbagai teori implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down dari berbagai ahli terkemuka sebagai kerangka acuan dalam menganalisis implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) parameter utama dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Jawa Barat yaitu sikap pelaksana, sumber daya, hubungan antar organisasi, dimensi sosial budaya, dan isi kebijakan. Parameter sikap pelaksana ditunjukkan melalui adanya komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dan belum adanya kesamaan pemahaman antar pelaksana kebijakan di berbagai tingkatan. Parameter sumber daya menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di berbagai tingkatan pelaksana kebijakan. Parameter hubungan antar organisasi ditunjukkan melalui aspek komunikasi, koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi belum dilakukan secara berjenjang dan inkonsisten. Sedangkan pada aspek koordinasi belum dilakukan secara optimal di antara pelaksana kebijakan. Sosialisasi juga belum dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh ke semua pelaksana kebijakan dan pengawasan pasca pelaksanaan pengangkatan anak belum dilaksanakan di seluruh tingkatan pelaksana. Parameter dimensi sosial budaya ditunjukkan melalui nilai dan budaya lokal dalam masyarakat. Parameter isi kebijakan menunjukkan bahwa SOP belum tersedia di semua tingkatan pelaksana, isi kebijakan masih belum jelas sehingga menimbulkan intrepretasi berbeda, sasaran kebijakan secara khusus belum dapat terpenuhi dan kebijakan pengangkatan anak domestik dinilai belum cukup berkualitas sehingga perlu penyempurnaan. Selain itu, implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Jawa Barat juga menunjukkan bahwa belum seluruh parameternya berfokus pada perwujudan prinsip kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendalam untuk memenuhi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka di seluruh parameter implementasi kebijakan tersebut.