Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat adat Baduy (masyarakat adat Baduy dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Baduy Luar), pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah melakukan pembangunan terhadap masyarakat adat Baduy dalam pengembangan Indigenous Ecotourism. Dalam proses pelaksanaan pengembangan Indigenous Ecotourism pemerintah mendapatkan resistensi atau penolakan karena kegiatan yang dijalankan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada masyarakat adat Baduy dinilai banyak bertentangan dengan aturan dan juga perilaku adat-istiadat yang berlaku di masyarakat adat Baduy. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi resistensi kultural yang terjadi di Desa Wisata Adat Baduy yang berada di wilayah masyarakat adat Baduy Luar, terkait dengan praktik pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam pengembangan indigenous ecotourism. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, literatur, dokumenasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menyajikan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak terhadap masyarakat adat Baduy banyak menimbulkan resistensi baik dari sisi budaya maupun dari aturan adat yang berlaku pada masyarakat adat Baduy. Pemerintah melakukan praktik kebijakan top-down dalam pelaksanaan pembangunan pada masyarakat adat Baduy, sehingga terlihat upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat adat Baduy dikatakan tidak berhasil. Masyarakat adat Baduy masih dijadikan objek untuk perputaran roda ekonomi yang menguntungkan pemerintah daerah, namun kesejahteraan masyarakat adat Baduy sendiri tidak tercapai karena masyarakat adat Baduy masih tetap tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan juga kesempatan untuk memberdayakan dirinya sendiri dengan aturan adat yang berlaku, karena masih adanya anggapan bahwa masyarakat adat Baduy minim intelektual.