Penelitian ini menyelidiki strategi komunikasi pada Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di media sosial Instagram Kementerian PUPR. Metode penelitian studi kasus ini melibatkan wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PUPR di Biro Komunikasi Publik dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Satgas IKN) serta pengamatan oleh peneliti pada komentar resistensi masyarakat dalam unggahan konten #IKNkita di akun @kemenpupr. Dari hasil analisis menggunakan konsep strategi mengelola resistance to change dari Kotter dan Schlesinger, temuan menunjukkan bahwa alasan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN paling kuat adalah alasan kesalahpahaman dan kurang kepercayaan. Alasan kedua adalah penilaian yang berbeda, alasan ketiga adalah kepentingan diri sendiri yang sempit, terakhir adalah alasan toleransi berubah yang rendah. Strategi komunikasi Humas PUPR dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN di Instagram dengan pembuatan tagar #IKNkita, penjadwalan khusus untuk konten #IKNkita dan pembuatan konten #IKNkita. Pendekatan yang digunakan dalam konten #IKNkita yang telah digunakan oleh Humas PUPR adalah pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, fasilitasi dan dukungan, serta negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, Humas PUPR juga menerapkan strategi ?no response? terhadap komentar-komentar negatif. Humas PUPR tidak pernah menggunakan pendekatan manipulasi, kooptasi dan paksaan untuk mengelola resistensi terhadap kebijakan pemindahan IKN dalam konten #IKNkita di Instagram.