Studi ini mengkaji tentang civil society organization dalam proses perdamaian. Kasus yang diteliti adalah peran Muhammadiyah dalam penyelesaian konflik MILF dengan pemerintah Filipina. Permasalahan pokok dalam kajian ini; bagaimana dinamika tarik menarik kepentingan antara pemerintah Filipina dengan MILF dalam forum ICG; bagaimana peran yang dijalankan oleh Muhammadiyah dalam mendukung perdamaian; serta bagaimana pengaruh peran Muhammadiyah terhadap terwujudnya Framework Agreement on Bangsamoro dan Comprehensive Agreement on Bangsamoro?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal (embedded). Teori yang digunakan adalah civil society, konflik dan resolusi konflik, serta peran civil society organization dalam resolusi konflik. Pada kasus ini konflik utama adalah perebutan kekuasaan dan perebutan sumber daya alam. Sebab dari dinamika konflik kedua belah pihak memiliki tendensi yang kuat untuk tidak saling mengalah. Muhammadiyah berkontribusi dalam forum ICG dengan memberikan masukan dan usulan. Sedangkan di luar forum, Muhammadiyah menginisiasi pertemuan dengan Ketua MPR-RI, pertemuan dengan Sant?egidio, pertemuan di UMS dan Bogor. Muhammadiyah juga melakukan kunjungan langsung ke Mindanao. Penelitian ini menemukan bahwa Muhammadiyah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan diri dalam penyelesaian konflik (confidence-building measures). Selain itu juga Muhammadiyah berperan dalam melembutkan penampilan (softening performance). Penyelesaian konflik secara menyeluruh di Mindanao tidak hanya terletak pada Muhammadiyah, namun juga pada kedua belah pihak. Implementasi perjanjian dengan cepat merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan perdamaian. Penelitian ini juga melihat bahwa tujuh peran civil society organization dalam penyelesaian konflik yang disebutkan oleh Thania Paffenholz ternyata tidak semuanya dapat dijalankan oleh Muhammadiyah. Penelitian ini berkontribusi menjelaskan peran civil society organization dalam penyelesaian konflik. Studi ini menjelaskan bahwa civil society yang ingin memberikan pengaruh kuat dalam proses proses perdamaian harus memiliki dua syarat. Pertama memiliki fokus dalam bidang resolusi konflik, kedua organisasi perlawanan menyatu dalam satu organisasi.