Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah dalam proses penetapan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste di segmen Naktuka (Noel Besi ? Citrana). Salah satu masalah yang terjadi adalah pasca Perjanjian Sementara (Provisional Agreement) tahun 2005 tentang batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste menyisakan 4% persoalan perbatasan darat yang belum sepenuhnya selesai (unresolved segment), salah satunya di segmen Naktuka. Kedua negara saling mempertahankan klaim batas wilayah berdasarkan visi geopolitik masing-masing terkait penguasaan dan kontrol akses atas wilayah Naktuka. Fenomena empiris ini menjadi dasar munculnya pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, yaitu mempertanyakan perbedaan visi geopolitik antar pemerintah Indonesia dan Timor Leste; perbedaan visi geopolitik masyarakat dengan pemerintah serta implikasinya terhadap proses penetapan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste di segmen Naktuka. Metode penelitian dalam disertasi ini adalah kualitatif dengan mendasarkan pada studi kasus yang intensif dari unit tunggal. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan relevan yang dilengkapi data sekunder. Lokasi penelitian di segmen Naktuka, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Distrik Oecusse, Timor Leste. Temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa perbedaan visi geopolitik pemerintah Indonesa dan Timor Leste serta perbedaan visi geopolitik masyarakat dengan pemerintah ini berimplikasi terhadap proses penetapan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste di segmen Naktuka (Noel Besi ? Citrana) yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan sengketa batas wilayah dan konflik sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yakni memperkuat teori geopolitik kritis dengan memperluas konsep visi geopolitik dari O Tuathail&Dalby serta Luke dan memperkuat teori geopolitik perbatasan dengan memperluas teori dari Mancini. Proposisi teoretis disertasi ini adalah perbedaan visi geopolitik di level negara dan perbedaan visi geopolitik antar level masyarakat dan negara berimplikasi terhadap proses penetapan batas wilayah sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa batas wilayah dan konflik sosial.