Secara historis, tulisan ini berupaya mengkaji perubahan strategi tata kelola komoditas ekstraktif di berbagai periode pemerintahan yang terjadi di Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah. Keberlimpahan komoditas tersebut tidak selamanya berbanding lurus secara linear dengan hasil pembangunan. Secara teoretik, terdapat tiga pendekatan yang mengkaji fenomena mengenai pengelolaan sumber daya ekstraktif yakni kutukan sumber daya alam, ekonomi politik, dan institusional. Namun, ketiga perspektif tersebut abai dalam mempertimbangkan perubahan mekanisme otonomi dan distribusi kekuasaan secara historis menjadi faktor determinan yang signifikan dalam menentukan berhasil atau gagalnya transformasi pembangunan. Dengan menggunakan metode historical sociology tulisan ini berargumen bahwa kapasitas institusional negara dan sinergi negara-masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif ditentukan oleh seberapa besar perubahan mekanisme otonomi dan distribusi kekuasaan pemerintah direorganisasi dalam rangka mencapai transformasi pembangunan baik di tingkat nasional maupun subnasional. Hasil riset menunjukkan partisipasi pemerintah subnasional dalam pengelolaan komoditas petroleum telah berhasil membuka ruang distribusi dan reorganisasi kekuasaan untuk meningkatkan kapasitas institusional negara, namun belum menjamin kemajuan transformasi pembangunan yang masih bergerak secara perlahan.