Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan kebijakan sosial yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian sustainable livelihood komunitas pesisir yang terdampak kenaikan air laut di wilayah teluk Jakarta Utara. Dengan mengadopsi kerangka sustainable livelihood, maka penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana reformasi kebijakan, program lingkungan berbasis masyarakat, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kemampuan sebagai upaya mentransformasi struktur dan proses dalam komunitas pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengambilan data primer diambil melalui metode wawancara dengan pihak Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan komunitas pesisir sebagai informan pendukung, analisis data, serta observasi lapangan dan pemilihan kedua informan dilakukan melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah mengimplementasikan beberapa kebijakan sosial yang sifatnya mendorong dan menggerakkan komunitas pesisir untuk mencapai sustainable livelihood serta penyediaan akses pemanfaatan aset sustainable livelihoodnya. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan pemenuhan kebutuhan pokok komunitas pesisir yang menjadi salah satu faktor ketidakaktifan mereka dalam program pemerintah. Hasil lainnya mencakup bagaimana melalui transformasi program lingkungan berbasis masyarakat, dampak lingkungan sustainable livelihood tercapai karena adanya insentif ekonomi, tetapi tidak mencapai perubahan sosial yang diharapkan pemerintah. Melalui temuan-temuan ini maka diharapkan dapat memberi gambaran kepada pembuat kebijakan, praktisi, serta peneliti lain dalam peningkatan kesejahteraan sosial komunitas pesisir d