Konflik agraria yang terjadi di desa Wadas Kabupaten Purworejo melahirkan gerakan perlawanan dari kelompok perempuan yang dikenal dengan Wadon Wadas. Perlawanan yang muncul dari Wadon Wadas tidak dapat dilepaskan dari adanya perseteruan. Dalam diskusi tentang politik perlawanan seringkali berkisar pada klaim politik dan politik perseteruan yang mendasari perlawanan pada isu ketidaksetaraan, kekuasaan, dan sistem politik. Sebagaimana McAddam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly menyajikan contentious politics sebagai basis dari pembangunan gerakan sosial. Sebagai gerakan peralwanan yang lahir dari identitias kelompok perempuan, pendekatan ekofeminisme digunakan dalam penelitian ini untuk menguatkan argumen klaim politiknya. Kajian ini menunjukkan bagaimana klaim politik yang bertentangan antara Wadon Wadas dengan pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai pemegang otonomi daerah di wilayah Wadas. Kemunculan Wadon Wadas mendasari perlawanannya pada klaim politik kesejahteraan yang bertentangan dengan klaim kesejahteraan pemerintah dalam melihat dampak penambangan andesit di desa Wadas. Wadon Wadas sebagai gerakan politik perempuan terbangun atas dasar peluang dalam demokrasi berkapasitas rendah dalam sistem politik di Indonesia.