Program Food Estate menjadi bagian dari proses rezim pangan yang kebijakan pangan ditentukan oleh negara dengan berorientasi pada pasar. Pasar menentukan komoditaskomoditas pangan yang diprioritaskan untuk ditanam dan dijual yang diwujudkan dalam program Food Estate. Studi-studi terdahulu memfokuskan pada program Food Estate yang melakukan penyeragaman komoditas dan perampasan tanah. Studi ini berfokus pada dampak dari program Food Estate yang menyebabkan hilangnya kedaulatan petani. Hilangnya kedaulatan petani terjadi ketika tidak adanya hak atas pangan, hilangnya akses terhadap tanah, tidak adanya otonomi produksi terhadap komoditas yang akan ditanam dan harga yang berorientasi pasar. Realita ini merupakan proses-proses eksklusi dari hadirnya rezim pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program Food Estate di Sumatera Utara yang mengeksklusi petani dan berdampak pada kedaulatan petani. Studi ini merupakan penelitian etnografi dengan mendudukan petani sebagai subjek riset untuk strategi pengumpulan data dan analisis, melalui temuan-temuan penting di lapangan dan analisis kebijakan yang telah mengeksklusi petani. Rezim pangan terjadi tidak hanya di Indonesia saja tetapi di berbagai negara terutama negara berkembang seperti di India, Irlandia dan Afrika. Berbagai negara membuat kebijakan untuk mengatasi krisis pangan dengan mensubsidi pangan lokal, mengakomodasi pinjaman bagi petani dan memberikan kesempatan bagi investor untuk menanam modal pada produktivitas pangan. Kebijakan dengan alasan mengatasi krisis pangan tersebut ternyata menambah persoalan petani dengan merubah sistem pertanian rumah tangga menjadi industri subsektor pertanian pangan yang mengancam subsistensi petani. Rezim pangan yang berorientasi produksi pasar Internasional dan dijalankan dengan kerjasama negara dan korporasi telah berimplikasi pada hilangnya kedaulatan petani.