Studi ini tentang etnografi dinamika untuk memahami penolakan Hutan Desa sebagai politik nilai Orang Petalangan di Desa Gondai Pelalawan, Riau, dalam restorasi ekosistem Taman Nasional Teso Nilo (RETN) berbasis komunitas di luar kawasan hutan. Sebagian besar menolak skema perhutanan sosial yaitu Hutan Desa yang diusulkan oleh mereka sendiri dan LSM serta telah disahkan oleh negara sejak tahun 2017. Penggunaan teori refusal, relasi kepemilikan, politik nilai, dan pendekatan kesepadanan nilai dalam kajian program klaim tenurial oleh masyarakat adat seperti Orang Petalangan menunjukkan bahwa mereka menuntut solusi yang lebih baik dibandingkan dengan menebang habis lahan sawit yang masih tersisa, dan lokasi Hutan Desa tersebut hampir seluruhnya dikuasai oleh pendatang. Hal ini menunjukkan kegagalan aktor-aktor LSM dalam memitigasi konflik internal akibat terfragmentasinya berbagai kelompok dalam komunitas. Mereka lebih fokus pada bagaimana legalisasi Hutan Desa dapat menjadi solusi pemulihan ekosistem Teso Nilo. Padahal hal tersebut tidak masuk akal dalam situasi ketimpangan kepemilikan tanah antara Orang Petalangan dan pendatang. Skema pengelolaan yang telah disiapkan sebelumnya juga tidak dilaksanakan. Nilai cara mengurus lahan dengan bertanam sawit selama dua dekade di Petalangan dikontestasikan dengan nilai cara mengurus lahan multi tanam. Implikasinya, program RETN hanya sebatas meredam konflik antara negara dan masyarakat di sekitar kawasan hutan negara dengan melegalkan penggunaan lahan anak kemenakan Orang Petalangan Pebatinan Pelabi, terutama pendatang yang mendominasi kepemilikan lahan. Refusal, relasi kepemilikan, politik nilai, dan ketidaksepadanan nilai yang parsial atau dinegosiasikan memberi nuansa pada kajian peran masyarakat dalam konservasi, kegagalan capaian perhutanan sosial untuk solusi sawit dalam kawasan hutan, pada kawasan masyarakat adat mengalami ketimpangan lahan, dan mengalami ketergantungan pasar akibat bertanam sawit.