Pendidikan Antikorupsi (PAK) merupakan program penanaman nilai integritas dan pengembangan ekosistem pendidikan yang antikorupsi. Sebagai suatu aksi kolektif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (Dubet dan Thaler, 2004), PAK masih mengalami berbagai kendala diantaranya implementasi PAK yang cukup rendah, tingginya perilaku koruptif dalam bentuk kecurangan akademik di kalangan peserta didik, dan belum optimalnya peran pemangku kepentingan. Bridoux dan Stoelhorst (2022) menekankan pentingnya tata kelola pemangku kepentingan karena minimnya penciptaaan nilai bersama dapat menghambat aksi kolektif. Penelitian ini menganalisis PAK di Universitas Paramadina sebagai aksi kolektif menggunakan perspektif sosiologi organisasi. Teori market fields dari Beckert (2010) digunakan untuk mengkaji dinamika struktur sosial, institusi, jaringan, dan kerangka kognitif. Fokus penelitian ini terletak pada dinamika struktur sosial dalam tata kelola stakeholder PAK di Universitas Paramadina, yang memengaruhi stabilitas penyelenggaraan PAK selama 16 tahun terakhir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, wawancara mendalam dengan 17 pemangku kepentingan PAK, dan observasi langsung (sit-in) di kelas mata kuliah antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PAK di Universitas Paramadina mendorong terjadinya dinamika struktur sosial melalui interaksi antarinstitusi, jaringan, dan kognisi. Nilai-nilai etika yang selaras dengan prinsip integritas membentuk kerangka kognitif yang memengaruhi tindakan para pemangku kepentingan. Hegemoni kognisi, kecakapan para aktor PAK, ekosistem institusi yang kondusif untuk pelaksanaan PAK, dan struktur jaringan aktor yang kokoh menjadikan Paramadina diakui sebagai perguruan tinggi swasta yang antikorupsi dan pusat gerakan antikorupsi. Reputasi antikorupsi ini menjadi salah satu daya tarik promosi Universitas Paramadina, sehingga membuka peluang jaringan eksternal yang lebih luas. Hal ini terlihat dari adanya mata kuliah wajib universitas dengan pendekatan komprehensif yang menargetkan ranah kognitif, afektif, dan perilaku mahasiswa, ditambah adanya keteladanan para pemangku kepentingan, serta praktik manajemen universitas yang antikorupsi. Tata kelola stakeholder PAK di Paramadina cenderung pada jenis shared governance. Saat ini, Universitas Paramadina mengalami tantangan terkait regenerasi aktor PAK yang dapat menghambat pelaksanaan PAK di masa datang. Studi ini juga merekomendasikan model tata kelola stakeholder PAK nasional yaitu "Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Antikorupsi Berbasis Bukti" (PJ-PAK-BB) yang disesuaikan dengan karakteristik perguruan tinggi.