Dalam rangka memelihara dan meningkatkan reputasi organisasi, suatu instansi pemerintah tidak berjualan produk, tetapi melahirkan kebijakan yang menggabungkan inisiasi pemerintah dan kebutuhan publik. Dari sinilah implementasi strategi komunikasi yang tepat dibutuhkan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik. Tesis ini menganalisis dan mengevaluasi peran Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan (KLIP) di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Analisis dilakukan dengan mengaplikasikan teori dan konsep dari Strategic Planning for Public Relations. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik, dengan pendekatan kualitatif dan strategi studi. Data diperolah dari wawancara mendalam kepada informan internal Kemenko Bidang Perekonomian dan eksternal dari Kementerian Keuangan sebagai data utama. Sumber informasi juga diperoleh dari studi pustaka yaitu dokumen internal Kemenko Bidang Perekonomian, dan pemberitaan media. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan proses sosialisasi program kebijakan tidak berjalan dengan efektif di daerah, belum lagi terlalu banyaknya isu strategis yang perlu diakomodir dalam satu waktu, pemilihan kanal media, dan proses birokrasi terkait pengambilan keputusan. Akan tetapi strategi komunikasi yang diterapkan oleh Biro Klip sudah memenuhi kriteria tahapan dalam perencanaan strategis humas yang meliputi aspek analisis sitasasi, analisis organisasi, analisis publik, penetapan tujuan dan sasaran, menciptakan strategi aksi dan respon, pemilihan taktik komunikasi, penetapan rencana strategis dan evaluasi rencana strategis.