Pemerintah dan aktivis seringkali memiliki kepentingan yang bertolak belakang, sebab pemerintah memiliki kecenderungan untuk melanggengkan kekuasaannya. Sedangkan, aktivis lebih condong pada kepentingan masyarakat. Maka dari itu, aktivis seringkali dihadapkan dengan berbagai ancaman, termasuk kriminalisasi. Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk melihat fenomena kriminalisasi aktivis di Indonesia selama periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis tinjauan sistematis terhadap sumber data yang terdiri dari laporan SAFEnet, KontraS, dan artikel berita terkait subjek penelitian. Guna memperoleh gambaran yang menyeluruh, penulis mengkombinasikan empat teori: kejahatan negara, realitas sosial kejahatan, ideologi dan aparatur ideologis negara, dan negara paranoid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap aktivis merupakan wujud kejahatan negara yang sistematis. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya serangkaian tindakan yang sifatnya merugikan aktivis sekaligus melanggar hak kebebasan berpendapat dari mulai aspek legislasi hingga penindakan. Kemudian, ditemukan pula kontribusi korporasi dan aparatur negara yang dominan dalam kasus-kasus kriminalisasi. Seluruh tindakan yang dilakukan mengarah pada negara yang paranoid akan kritik atau perlawanan, sehingga negara memberikan respon secara berlebihan kepada para aktivis.