Sulitnya proses pemulihan aset di Indonesia saat ini menunjukkan kebijakan pemberantasan korupsi yang belum efektif dalam menjangkau aset para koruptor. Oleh karena itu, digagaslah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang diproyeksikan mampu menjangkau aset-aset koruptor, khususnya apabila pelaku meninggal dunia atau melarikan diri. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menganalisis secara deskriptif soal RUU Perampasan Aset ditinjau dari isi dan konteks politik saat ini. Analisis ini menggunakan Teori Hukum Responsif dan Teori Realitas Sosial Kejahatan. Metode yang digunakan, yaitu analisis isi/data sekunder dengan mengandalkan kajian literatur, artikel berita, dokumen, dan pernyataan tokoh publik di media massa. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Secara prinsipil, muatan RUU Perampasan Aset dengan mekanisme perampasan aset sipil selaras dengan konsep hukum responsif sebagai bentuk aspirasi masyarakat, keadilan substantif, dan kebutuhan sosial saat ini sebagai pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. 2) Namun, lamanya proses legislasi dan adanya inkonsistensi pernyataan pejabat publik (pemerintah dan legislatif) menunjukkan minimnya inisiatif dan kemauan politik terhadap RUU Perampasan Aset. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dari aspek substantif dan situasi politik saat ini terhadap RUU Perampasan Aset terutama dilihat dari lensa kriminologi.