Keterlibatan Indonesia dalam promosi hak asasi manusia (HAM) di forum PBB mengalami intensifikasi pasca-reformasi, namun sering kali suara Indonesia terhadap resolusi-resolusi bersifat ambivalen. Perilaku Indonesia ini menimbulkan pertanyaan mengenai pola pemberian suara dan kepentingan Indonesia dalam pengelolaan isu-isu HAM melalui PBB. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka konsep pola voting Pascoe dan Bae (2020) yang memproposisikan tiga faktor sebagai pembentuk suara negara dalam voting, yakni afinitas, kalkulasi terhadap konsekuensi pemberian suara, serta sosialisasi nilai dalam kebijakan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif regresi dan wawancara mendalam untuk melihat hubungan ketiga faktor tersebut dengan 1.084 suara yang telah diberikan Indonesia di Majelis Umum dan Dewan HAM PBB sejak awal keanggotaannya di Dewan HAM saat Indonesia dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2006?24). Hasil olah statistik terhadap sebaran suara Indonesia mengungkap bahwa afinitas Indonesia terhadap negara berkembang serta perubahan pendekatan kebijakan luar negeri (KLN) di era presiden SBY dan Widodo secara aktif membentuk perilaku suara Indonesia. Analisis lebih lanjut terhadap temuan kuantitatif ini menunjukkan bahwa Indonesia berkepentingan untuk mereposisi rezim pengelolaan isu HAM internasional yang dianggap terpolitisasi dan timpang terhadap negara-negara berkembang. Sementara itu, secara statistik, performa domestik Indonesia tidak secara signifikan memengaruhi suara Indonesia di PBB. Temuan yang tidak konsisten dengan proposisi Pascoe dan Bae diinvestigasi melalui wawancara dan studi dokumen yang mengungkap bahwa Indonesia tetap memperhitungkan konsekuensi dari pilihan suaranya dalam voting di PBB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola suara Indonesia bersifat dinamis karena dibentuk oleh interaksi afinitas terhadap negara berkembang, kalkulasi konsekuensi dari performa domestik Indonesia, dan pendekatan KLN kedua presiden. Pengaruh ketiga faktor ini memperlihatkan bahwa Indonesia memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara mandiri. Hal ini konsisten dengan prinsip ?bebas-aktif? yang diperjuangkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap kajian perilaku Indonesia di PBB dan terhadap studi kebijakan luar negeri Indonesia.