Sejak kekalahan Partai Kuomintang (KMT) dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949, Taiwan dan Tiongkok merupakan dua aktor yang kerap bersaing terkait status politik Pulau Taiwan. Pada masa kontemporer, Tiongkok mendorong Konsensus 1992, yang berisikan prinsip ?One China,? untuk mengukuhkan klaimnya atas Taiwan. Akan tetapi, konsensus tersebut dimaknai berbeda oleh masing-masing pemimpin Taiwan yang menyebabkan perbedaan sikap dalam hubungan lintas Selat. Pada masa Tsai Ing-wen, kebijakan luar negeri Taiwan dalam konteks hubungan lintas Selat dengan Tiongkok mengalami perubahan signifikan. Berbeda dengan kebijakan rapprochement pada masa Ma Ying-jeou yang cenderung menghasilkan stabilitas dalam hubungan lintas Selat, Tsai Ing-wen mengambil kebijakan yang cenderung asertif terhadap Tiongkok. Sebagai small states, kebijakan asertif dapat membahayakan Taiwan, terutama menimbang kapabilitas ekonomi dan milliter Tiongkok yang semakin meningkat. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan pergeseran kebijakan lintas Selat Taiwan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori realisme neoklasik sebagai kerangka analisis. Realisme neoklasik mendorong bahwa faktor domestik memiliki pengaruh sebagai variabel intervensi dalam pengambilan hasil akhir kebijakan luar negeri. Melalui studi kasus komparatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan faktor domestik pada masa Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen. Faktor domestik yang prominen pada masa Ma Ying-jeou adalah persepsi pemimpin dan konsensus elite. Kedua faktor tersebut saling melengkapi dan berimplikasi pada realisasi kebijakan sesuai dengan kepentingan Ma Ying-jeou. Di sisi lain, pada masa Tsai Ing-wen, faktor domestik yang prominen adalah persepsi pemimpin dan opini publik. Kedua faktor tersebut mendorong kebijakan asertif Tsai Ing-wen melalui tekanan untuk menjaga status quo sekaligus menjaga kedaulatan Taiwan dari ancaman Tiongkok. Melalui hal tersebut, komparasi terhadap dua masa kepemimpinan menunjukkan bahwa kehadiran opini publik dan konsensus elite pada masing-masing masa jabatan mendorong perbedaan kebijakan meskipun stimulus sistemik sama-sama menunjukkan peningkatan power Tiongkok.