Pengembalian benda budaya merupakan sebuah langkah dekolonisasi yang telah diupayakan berbagai negara bekas jajahan sejak abad ke-19, tetapi masih dipenuhi tantangan karena keengganan negara Barat untuk melepaskan benda-benda budaya yang diperolehnya melalui penjarahan kolonial. Eskalasi dinamika ini memunculkan Deklarasi Pentingnya Nilai Universalitas Museum 2002 yang lahir dari diskursus cultural internationalism, yakni sebuah konsep yang berupaya meleburkan batas identitas antarbangsa menjadi satu identitas dan kebudayaan global. Harapan baru muncul ketika Presiden Emmanuel Macron menyampaikan inisiatif pengembalian benda budaya dari koleksi Prancis ke negara-negara Afrika yang dulu dijarah oleh Prancis. Namun, proses ini berjalan lambat dan berjumlah sedikit sehingga mengundang sorotan dan kritik global atas motivasi altruis Prancis. Prancis hanya berhasil mengembalikan sebanyak 27 benda budaya?dengan Benin sebagai penerima terbanyak, yakni sebanyak 26 benda budaya?dan baru berhasil dikembalikan 4 tahun setelah komitmen terbuka dinyatakan di Universitè de Ouagadougou pada tahun 2017. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses perumusan kebijakan pengembalian benda budaya dari Prancis ke Benin berlangsung untuk memahami kontestasi kepentingan yang memengaruhi output kebijakan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang kemudian dinalarkan dengan konsep orientalisme laten. Penelitian ini menemukan bahwa realisasi pengembalian benda budaya yang lama dan sedikit disebabkan oleh perspektif orientalisme laten yang tertanam dalam persepsi aktor-aktor sub-nasional Prancis. Keengganan Prancis untuk melepas narasi dan relasi klientelisme kolonial dipertahankan melalui narasi ?shared heritage.? Distorsi fakta sejarah yang bias oleh aktor-aktor sub-nasional Prancis, baik kelompok pemerintahan maupun dari publik dan media, menghambat Benin untuk mengambil langkah-langkah asertif guna merestorasi identitasnya melalui kepemilikan penuh atas benda-benda budaya tersebut. Lebih lagi, penelitian ini menemukan bahwa konfigurasi kepentingan nasional Prancis maupun Benin merupakan hasil dominasi kepentingan presiden masing-masing; menunjukkan bahwa studi kasus ini dipengaruhi oleh politik internasional alih-alih motivasi altruis untuk melakukan keadilan reparatif. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembalian benda budaya dalam studi kasus ini tidak berjalan dengan ideal karena hanya bersifat pengembalian fisik tanpa makna menyeluruh sehingga mendorong urgensi terjadinya pergeseran paradigma Barat.