Diplomasi parlemen berkembang seiring dengan meningkatnya rasa ketergantungan antarnegara yang disebabkan oleh globalisasi, serta kompleksitas isu transnasional yang menuntut partisipasi aktor non negara. Parlemen yang semula identik dengan politik dalam negeri, kini memperluas aktivitasnya ke ranah internasional sebagai bentuk dari representasi demokrasi dalam hubungan antarnegara di tengah dominasi diplomasi eksekutif. Tinjauan kepustakaan bertujuan menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana pembahasan diplomasi parlemen dikaji dalam ilmu Hubungan Internasional? Melalui tiga puluh lima literatur internasional yang berhasil dikumpulkan dan dipetakan dengan metode taksonomi, tinjauan kepustakaan ini mengidentifikasi empat tema utama, yakni: (1) konseptualisasi diplomasi parlemen, (2) fungsi diplomasi parlemen, (3) faktor yang memengaruhi diplomasi parlemen, dan terakhir (4) isu utama dalam diplomasi parlemen. Tinjauan kepustakaan ini berupaya untuk menguraikan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan terkait topik ini, seperti minimnya pembahasan mengenai interaksi dan jejaring antaraktor dalam diplomasi parlemen, kurangnya eksplorasi terkait isu aktual yang sesuai dengan kondisi kawasan, minimnya perspektif yang menyoroti proses diplomasi parlemen yang sedang dibangun oleh negara-negara, serta dominasi afiliasi penulis yang berasal dari kawasan Eropa. Tinjauan kepustakaan ini menemukan sejumlah temuan, yaitu (1) terjadi perluasan dalam praktik diplomasi parlemen, (2) signifikansi diplomasi parlemen dalam kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari variasi fungsi diplomasi parlemen yang mencerminkan kondisi internal negara masing-masing, (3) isu utama yang diangkat dalam agenda diplomasi parlemen di setiap negara cenderung merefleksikan isu prioritas domestik di negara tersebut, dan (4) produksi pengetahuan diplomasi parlemen berakar dari kawasan Eropa. Pada akhirnya, tinjauan kepustakaan ini menyingkap pembahasan kajian diplomasi parlemen dalam ilmu Hubungan Internasional berkembang dalam kerangka yang sangat ditentukan oleh konteks kelembagaan, konfigurasi politik domestik, dan nilai-nilai yang berlaku di masing-masing kawasan sesuai dengan logika liberalisme yang mendominasi. Dengan demikian, tulisan ini merekomendasikan kajian selanjutnya untuk meneliti isu-isu aktual yang berkembang sesuai dengan kondisi domestik kawasan serta interaksi antaraktor dalam diplomasi parlemen dengan perspektif yang lebih beragam, serta mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan penguatan partai politik dan kelembagaan, baik dari segi substansi maupun teknis dalam praktik diplomasi parlemen yang akan datang.