Proyek WestConnex di Sydney merepresentasikan tata kelola neoliberal dan post-politik dalam pembangunan perkotaan. Proyek yang diklaim sebagai solusi kemacetan, justru memicu kontroversi akibat dampak lingkungan dan gentrifikasi. Melalui kebijakan seperti privatisasi infrastruktur dan kemitraan publik-swasta, otoritas negara meminggirkan partisipasi masyarakat lokal sembari mengamankan keuntungan korporasi melalui skema pemungutan tol. Narasi teknokratis digunakan untuk meredam kritik. Hal ini selanjutnya mengubah perdebatan politik menjadi persoalan teknis yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Proses pengambilan keputusan yang tertutup dan hierarkis sehingga mengabaikan keberatan komunitas mencerminkan dominasi agenda pasar atas kepentingan sosial-ekologis. Kasus ini mengungkap kontradiksi antara retorika kepentingan publik dan praktik privatisasi, sekaligus menegaskan perlunya pendekatan perencanaan yang lebih inklusif untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam tata kelola perkotaan.