Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi apa yang mendorong terjadinya pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada 2024 dengan melihat kemunculan gerakan ?Peringatan Darurat? dan dinamika politik di DPR sebagai objek pembahasannya. Konsep connective action dan teori political opportunity digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam oleh beberapa narasumber sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan ?Peringatan Darurat? yang terbentuk dari aktivitas online yang bereskalasi menjadi gerakan offline mampu memberikan pengaruh bagi elite di DPR berupa munculnya kekhawatiran adanya potensi gangguan terhadap stabilitas menuju pemerintahan baru dan demi menjaga dukungan publik untuk kepentingan pragmatis menjelang Pilkada. Sehingga hal tersebut membuat tidak tercapainya kesepakatan elite dalam melawan gerakan ?Peringatan Darurat? dan memberikan peluang politik bagi gerakan untuk berhasil mencapai tuntutannya.