Pembangunan ruang kota-kota besar, termasuk Jakarta, dalam beberapa dekade terus meluas ke kawasan pinggiran, seperti pesisir dan kepulauan. Namun, studi- studi politik pertumbuhan kota masih dominan berfokus pada kawasan inti (urban core) sehingga mengabaikan dinamika di wilayah pesisir. Penelitian ini mengkaji pembangunan kawasan pesisir sebagai bagian dari proses politik yang melibatkan koalisi pertumbuhan (growth coalition) yang terbentuk secara informal dalam mendukung pertumbuhan kota sekaligus menjadikan kota sebagai mesin pertumbuhan (urban growth machine). Penelitian ini bertujuan menunjukkan peran koalisi pertumbuhan dalam pembangunan ruang maupun kawasan di Pulau Pari, serta implikasinya terhadap konflik tenurial yang terjadi. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada beberapa informan kunci yang terlibat langsung dalam konflik, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen regulasi, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan media. Studi ini juga memetakan struktur penguasaan pulau-pulau di Kepulauan Seribu oleh koalisi pertumbuhan yang dipetakan melalui analisis jaringan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Pari telah dijadikan mesin pertumbuhan oleh koalisi pertumbuhan karena adanya instrumen sumber daya yang dapat dikapitalisasi. Selanjutnya, konflik tenurial yang terjadi di Pulau Pari disebabkan oleh bentrokan antara koalisi pertumbuhan dengan masyarakat lokal dalam mengakses sumber daya milik bersama (common-pool resources) berbentuk sumber daya pariwisata.