Deskripsi Lengkap

Skripsi
No. Panggil : SK-KES 0051/2025 Far p
Judul : Penerapan Pendekatan Endogenous Development dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata: Studi Deskriptif di Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Pengarang : Farah Fazia Khalilah
Strata :
Pembimbing : Dr. Dra. Triyanti Anugrahini, M. Si
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik
Tahun : 2025
Open/Membership :
Ketersediaan
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
SK-KES 0051/2025 Far p 2025-0051 TERSEDIA
Ulasan Anggota
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 82245
Sampul
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Banyuwangi menggunakan pendekatan endogenous development. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal melalui pengembangan sistem produktif lokal, penguatan kelembagaan lokal serta difusi inovasi dan pengetahuan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang memperoleh data dari dokumen pemerintah, buku, literatur ilmiah terkait, dan artikel berita. Analisis dilakukan berdasarkan human capital sebagai landasan utama yang kemudian diperinci dalam empat respon lokal yaitu, pembangunan infrastruktur untuk pembangunan lokal, pengembangan kapasitas kewirausahaan, difusi inovasi teknis dan pengetahuan, dan jaringan kelembagaan lokal. Hasil kajian memperlihatkan kedua kabupaten memiliki kebijakan pembangunan pariwisata yang mencerminkan prinsi pembangunan endogen. Di Kabupaten Kulon Progo, kebijakan-kebijakan yang mengayomi seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Bupati, serta dokumen perencanaan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan arah pengembangan pariwisata yang didukung oleh penguatan kapasitas masyarakat, kewirausahaan lokal, serta pelibatan komunitas dalam kelembagaan wisata. Sementara pada Kabupaten Banyuwangi, kebijakan seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Keputusan Bupati, dokumen perencanaan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Keputusan Bupati, dan Keputusan Kepala Desa telah menunjukkan upaya pembangunan yang terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor, promosi digital, dan penguatan kapasitas masyarakat serta sistem kelembagaan formal. Kedua wilayah ini menunjukkan perhatian terhadap peningkatan human capital sebagai bagian dari strategi penguatan daya saing lokal.