Perubahan iklim menjadi tantangan global yang memengaruhi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia di wilayah dengan risiko tinggi bencana hidrometeorologi. Dampaknya meliputi peningkatan frekuensi banjir, kekeringan, ancaman terhadap ketahanan pangan hingga kesehatan masyarakat. Untuk merespons hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai inisiatif adaptasi dan mitigasi berbasis komunitas. Pada tahun 2023, ProKlim mengalami rekonseptualisasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim, yang memperluas cakupan partisipasi dari wilayah administratif (desa/kelurahan) ke komunitas berbasis aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan kedalaman partisipasi masyarakat dalam implementasi ProKlim setelah kebijakan rekonseptualisasi dengan menggunakan model partisipasi UNDP untuk memetakan partisipasi dalam empat domain (rumah tangga, ekonomi, sosial-budaya, politik), serta tipologi partisipasi White untuk menilai tingkat kedalaman partisipasi (nominal, instrumental, representatif, transformatif). Metode penelitian berupa critical review terhadap literatur dan dokumen kebijakan relevan, termasuk laporan tahunan KLHK, artikel ilmiah, serta lima studi kasus implementasi program di Kelurahan Pekayon Jaya, RW 09 Kelurahan Pucangsawit, Desa Sidodadi Ramunia, Nagari Guguak Korong Pasa Surau, dan Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah rekonseptualisasi, partisipasi masyarakat meningkat secara kuantitatif, dari 4.202 lokasi pada 2022 menjadi 10.113 lokasi pada pertengahan 2024. Namun, secara kualitatif, variasi partisipasi cukup signifikan antar wilayah. Pada domain rumah tangga, keterlibatan masyarakat umumnya bersifat instrumental atau terbatas pada kegiatan teknis. Meskipun demikian, contoh partisipasi transformatif muncul di Nagari Guguak Korong Pasa Surau dan RW 09 Pucangsawit, di mana komunitas secara mandiri menginisiasi program lanjutan dan memperluas jejaring kemitraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan ProKlim sebagai program berbasis komunitas sangat bergantung pada kualitas partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal, ketimpangan akses sumber daya, dan dominasi pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk pembuat kebijakan, pelaksana program, mitra pihak ketiga, peneliti dan akademisi untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan keberlanjutan program dalam mencapai target adaptasi-mitigasi perubahan iklim nasional.