Penelitian ini menganalisis peran politik Muhammadiyah dalam mengadvokasi reformasi sistem pemilu legislatif di Indonesia pada periode 2009?2024. Sebagai organisasi Islam modernis, Muhammadiyah mengkritik sistem proporsional daftar terbuka (OLPR) karena dinilai memicu politik transaksional dan merusak kualitas demokrasi. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menggunakan teori civil Islam (Hefner) dan model advokasi kebijakan (Start & Hovland) untuk menjelaskan strategi Muhammadiyah dalam memperjuangkan perubahan sistem pemilu. Hasil studi menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengajukan sejumlah usulan reformasi, termasuk penggantian OLPR dengan sistem daftar tertutup atau terbuka terbatas. Namun, usulan tersebut belum berhasil memengaruhi kebijakan formal karena kuatnya resistensi elite partai di DPR.Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keterbatasan struktural membatasi efektivitas advokasi Muhammadiyah, organisasi ini tetap berperan penting dalam memperjuangkan kualitas demokrasi substantif melalui bahasa moral publik dan peran aktif di ruang sipil. Implikasi teoretis dari temuan ini menegaskan relevansi model engaged civil society dalam demokratisasi pasca- otoritarianisme di Indonesia.