ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) yang telah diperpanjang dua kali, dari tahun 1986-2013 dan 2013-2023, dibentuk untuk meningkatkan ketahanan minyak dan meminimalkan dampak keadaan darurat bagi Negara Anggota ASEAN (AMS). Mengingat Indonesia adalah pemrakarsa kerja sama minyak dan produsen minyak tertinggi di antara AMS, meskipun telah beralih status sebagai net importir minyak, maka penelitian ini mengkaji alasan kegagalan Indonesia dalam mengimplementasikan APSA Kedua selama sepuluh tahun masa berlakunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus tunggal yang dianalisis menggunakan kerangka kerja ketidakpatuhan Mitchell (1996) dan Chayes & Chayes (1996). Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi APSA dan perjanjian terkait, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Indonesia disebabkan oleh lima variabel. Pertama, ambiguitas dalam definisi perminyakan dan situasi darurat, serta fungsionalitas badan operasional dan Sekretariat APSA. Kedua, dimensi temporal untuk standardisasi dan adaptasi juga berkontribusi terhadap ketidakpatuhan. Selanjutnya, preferensi Indonesia untuk ketidakpatuhan muncul dari prinsip APSA yang sukarela dan tidak mengikat secara hukum, dan kegagalannya untuk memenuhi kepentingan nasional. Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya dalam produksi, infrastruktur, dan fasilitas memengaruhi kapasitas komitmen. Terakhir, pergeseran prioritas ke arah energi terbarukan dan tantangan geopolitik global secara tidak sengaja juga mengalihkan fokus Indonesia.