Studi post-mortem ini hendak (1) menemukenali faktor-faktor yang membuat lansia Gunungkidul rentan bunuh diri, (2) bagaimana perbedaan angka kasus antar kecamatan, dan (3) bagaimana keselarasan program pengendalian bunuh diri oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan kompleksitas gejala bunuh diri yang terjadi secara faktual di dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini didahului dengan analisa retrospektif terhadap 92 lansia bunuh diri berdasarkan data BAP Polres Gunungkidul tahun 2017-2022. Metode yang digunakan adalah campuran, QUANT+qual dengan pendekatan kriminologi budaya dan kriminologi kesejahteraan. Tahap kuantitatif diawali melalui survei terhadap 279 responden yang diperoleh menggunakan teknik two-stage cluster random sampling. Instrumen kuantitatif berupa kuesioner yang terdiri dari 33 variabel disusun berdasarkan hipotesa, bertolak dari temuan penelitian terdahulu menggunakan basis teoretik secara integratif dari ranah makro: Durkheim, Hirschi; meso: Sutherland, Bandura, Akers, Joiner; dan mikro: Bourdieu. Data diolah menggunakan analisis univariat dan regresi uji multinomial. Pada tahap kualitatif, kesaksian 151 informan dari berbagai latar belakang dianalisa secara tematik dan naratif. Hasilnya, faktor-faktor yang diduga erat sebagai kriminogen adalah (1) tingkat partisipasi yang tinggi pada aktivitas sosial, (2) masalah finansial, (3) perasaan menjadi beban, (4) kesepian, (5) masalah kesehatan mental, dan (6) riwayat kesehatan mental keluarga. Perbedaan angka kasus antar kecamatan berkorelasi kuat dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, infrastruktur, program psikososial, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Program pengendalian yang kurang terukur, tidak tepat sasaran, dan tidak berdasarkan kajian empirik diduga kuat menjadikan angka kasus tidak turun signifikan. Temuan ini berkontribusi bahwa bunuh diri bukan masalah individual ataupun kondisi kesehatan mental semata, melainkan masalah sosial. Negara harus hadir dan melakukan intervensi, sebab kasus bunuh diri yang tinggi di suatu wilayah menunjukkan jika negara telah abai dalam melindungi warga negaranya (crime of omission).