Pembangunan proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta?Bandung awalnya menggunakan skema business to business (B-to-B) bersama China Development Bank pada tahun 2015. Namun, pembengkakan biaya konstruksi dan kenaikan bunga pinjaman mendorong perubahan skema menjadi business to government (B-to-G), dengan pemerintah yang melakukan intervensi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Penelitian ini mempertanyakan bagaimana elite politik domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembiayaan proyek kereta cepat. Dengan menggunakan kerangka teori liberal Moravcsik, penelitian kualitatif ini menganalisis dokumen kebijakan, laporan keuangan, serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi pembiayaan dibentuk oleh kepentingan elite politik yang ingin menunjukkan prestasi pembangunan infrastruktur, BUMN yang mengejar ekspansi usaha, serta pelaku bisnis lokal yang mengharapkan keuntungan ekonomi. Tekanan politik akibat pembengkakan biaya memaksa perubahan skema pembiayaan demi kelangsungan proyek, meskipun hal itu menambah beban utang negara. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keputusan untuk melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta?Bandung lebih banyak dipengaruhi oleh agenda elite domestik dibanding pertimbangan strategis jangka panjang. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme check and balance dari masyarakat sipil agar kepentingan nasional tidak tergerus oleh tekanan kelompok elite. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata kelola pembiayaan publik di Indonesia.