Perkembangan feminis HI telah berdiri sejak fase awal HI yang melihat negara sebagai aktor tunggal. Suara feminis pun kemudian menggugat konsep keamanan dan perdamaian yang masih menitikberatkan keberadaan keamanan negara, tanpa memperhatikan kehadiran perempuan. Suara ini pun akhirnya mendorong pembentukan Resolusi DK PBB 1325 sebagai sebuah agenda yang berusaha dalam menghadirkan perempuan dalam keamanan dan perdamaian (WPS). Resolusi yang telah berdiri selama 25 tahun ini pun pada kenyatannya masih menimbulkan banyak perdebatan di kalangan feminis, khususnya mengenai peran perempuan sebagai agen aktif keamanan dan perdamaian. Kajian literatur ini akan berusaha dalam menganalisis agenda WPS melalui lensa feminis HI dengan menggunakan metode taksonomi. Dengan didasarkan pada 51 literatur yang terdiri atas artikel jurnal dan buku, kajian literatur ini akan membahas mengenai WPS melalui tiga tema utama, yakni: (1) Inklusi gender dalam keamanan dan perdamaian; (2) Dinamika agenda WPS; dan (3) Ragam isu dan kritik WPS. Kajian literatur ini pun kemudian bertujuan untuk memberikan pemetaan terhadap konsensus, perdebatan, dan sintesis yang lahir dari agenda beserta implementasi WPS yang telah dilakukan selama ini. Adapun, kajian literatur ini menemukan bahwa dalam konsep WPS yang telah hadir belum terlaksana secara penuh oleh seluruh negara yang mengadopsi WPS. Hal ini terlihat dari temuan yang memperlihatkan adanya faktor-faktor esensial yang turut menjadi pendukung dari keberhasilan agenda WPS. Faktor tersebut tercermin dari kondisi sosial politik negara hingga partisipasi publik yang tinggi. Kajian literatur ini pun juga menemukan bahwa kesenjangan yang selama ini dibawakan oleh Teori Kritis masih relevan dalam menjelaskan kesenjangan implementasi WPS pada negara dunia ketiga.