Penelitian ini mengkaji bagaimana keuntungan petahana bekerja dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia, dengan studi kasus pada Pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta selama tiga periode (2014, 2019, dan 2024). Dalam sistem ini, keterpilihan tidak hanya ditentukan oleh partai politik, tetapi juga oleh kapasitas personal kandidat dan strategi hubungan dengan pemilih. Teori Erikson (1971) digunakan untuk menjelaskan keunggulan struktural petahana, sedangkan konsep koneksi elektoral (Mayhew) dan home style (Fenno) digunakan untuk menganalisis bagaimana relasi politik antara petahana dan konstituen dibangun dan dipertahankan. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menganalisis data pemilu dan wawancara mendalam terhadap enam anggota DPRD DKI Jakarta yang berstatus petahana,baik yang terpilih kembali maupun yang gagal terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status petahana memang memberikan keuntungan elektoral, tetapi tidak bersifat absolut. Efek ini bekerja secara selektif dan dipengaruhi sejauh mana petahana membangun koneksi elektoral dan relasi personalnya dalam dapil. Strategi advertising, credit claiming, dan position taking terbukti berperan dalam meningkatkan keterpilihan, demikian pula kedekatan personal melalui aktivitas reses dan komunikasi langsung dengan warga. Tingkat keterpilihan petahana yang tinggi pada Pemilu 2014 dan 2024 (di atas 60%) menunjukkan bahwa status petahana dapat menjadi modal elektoral yang kuat. Namun penurunan tajam pada 2019 (51,72%). Keunggulan petahana di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor utama: klientisme, politik uang, dan kompetisi intrapartai. Risiko kerugian petahana terjadi karena kegagalan membangun koneksi elektoral, kinerja nyata yang tidak mempengaruhi keterpilihan, serta lemahnya partai. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan kerangka teoritis keuntungan petahana dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Penelitian ini menegaskan bahwa teori klasik Erikson, Mayhew, dan Fenno tetap relevan, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan dinamika pemilu legislatif di Indonesia tanpa mempertimbangkan faktor kontekstual yang khas di Indonesia seperti (1) klientisme, (2) politik uang, dan (3) kompetisi intrapartai. Dengan demikian, keunggulan petahana harus dipahami sebagai hasil interaksi antara keunggulan struktural, strategi koneksi elektoral, dan faktor kontekstual yang dapat memperkuat atau justru melemahkan posisi petahana. Penelitian ini memperluas pemahaman teoritis tentang keuntungan petahana dan menekankan perlunya integrasi antara pendekatan institusional dan kontekstual dalam menganalisis pemilu legislatif lokal di sistem proporsional terbuka.